Loading.....
PENELITIAN | PENGUJIAN | PELATIHAN | BIMBINGAN TEKNIS

Kebijakan Nasional Energi dalam Upaya Mengamankan Energi Nasional

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dalam dekade terakhir, terutama setelah krisis moneter 1998. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 5 persen per tahun. Situasi ini telah mendorong permintaan energi besar, yang terutama didorong oleh pertumbuhan transportasi dan industri. Akan tetapi pasokan energi saat ini masih didominasi oleh sumber energi fossil, yaitu minyak, gas dan batubara. Di lain pihak, sejak 2004 produksi minyak domestik lebih rendah daripada konsumsi dalam negeri. Hal ini membawa konsekuensi Indonesia menjadi negara net importer minyak. Selain itu komitmen untuk mengurangi gas rumah kaca cukup besar pada tahun 2020, yaitu 26 persen melalui usaha sendiri dan 40 persen dengan dukungan internasional. Kondisi ini membawa tantangan tersendiri dalam mengamankan pasokan energi nasional. Beberapa langkah kebijakan telah diambil pemerintah untuk mengamankan pasokan energi nasional. Diantaranya melalui UU Energi 30/2007, Kebijakan Energi Nasional, Feed in Tariff dan Mandatory Biofuel.

Undang-undang energi (UU 30/2007) merupakan peraturan energi Indonesia yang paling komprehensif. Peraturan ini merupakan dasar hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan dan pengelolaan di bidang energi yang mencakup peraturan dalam manajemen pasokan, pemanfaatan energi dan eksploitasi energi. Peraturan ini juga mencakup diversifikasi energi dalam mengamankan pasokan energi. Melalui undang-undang ini pemerintah telah membentuk Dewan Energi Nasional yang mempunyai tugas salah satunya adalah membuat proyeksi pasokan dan permintaan energi pada jangka menengah dan panjang.

Salah satu kebijakan energi terbaru yang dikeluarkan pemerintah adalah Kebijakan Energi Nasiona (KEN). Kebijakan ini dikeluarkan pada Oktober 2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014. Peraturan ini menggantikan kebijakan sebelumnya yaitu Rencana Energi Nasional 2006. Peraturan ini bertujuan untuk membangun kemandirian energi melalui reformasi dalam perencanaan energi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KEN 2014 mempunyai misi diantaranya adalah menjaga kestabilan porsi sumber energi lokal dalam baruan energi nasional. Untuk mencapai misi tersebut, beberapa langkah strategi yang diambil diantaranya adalah menurunkan konsumsi minyak bumi, meningkatkan porsi penggunaan energi terbarukan dan batubara, serta produksi dan konsumsi gas, dan mempertimbangkan energi nuklir sebagai sumber energi. Dalam upaya peningkatan penggunaan energi terbarukan, KEN mempunyai target yaitu porsi energi terbarukan pada tahun 2025 mencapai 23 persen dalam bauran energi nasional dan menjadi 31 persen pada 2050. Selain itu pengurangan elastisitas energi dan program efisiensi energi juga menjadi langkah dan strategi untuk mencapai kemandirian energi. Pada sektor ketenagalistrikan, KEN 2014 mempunyai tujuan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen pada 2020.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan, pemerintah mengeluarkan kebijakan penggunaan biofuel melalui Inpres 1/2006. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan dan penyediaan biofuel sebagai sumber energi. Untuk mempercepat penerapan kebijakan ini, pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Presiden 20/2006 tentang pembentukan Tim Nasional Pembangunan Biofuel. Tim ini bertugas untuk memastikan penggunaan biofuel sebagai sumber energi dan membuat blue print nasional mengenai pengembangan biofuel.

Kebijakan lainnya alam upaya peningkatkan penggunaan energi terbarukan adalah Feed and Tariff (FIT). FIT merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatur penjualan listrik dari sumber energi terbarukan. Jenis energi terbarukan yang diatur dalam kebijakan ini diantaranya adalah biomassa, panas bumi, mini dan mikro hidro serta pembangkit listrik tenaga sampah. Mekanisme FIT ini mengatur harga listrik dari sumber energi terbarukan yang dimiliki oleh IPP (Independent Power Producer). Mekanisme ini bertujuan memberikan jaminan harga dan kontrak pembelian dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara). Diharapkan melalui mekanisme ini akan memberikan kepastian hokum bagi investor dan upaya meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan. Dukungan terhadap system kelistrikan nasional dan peningkatan aksesibilitas energi listrik di seluruh wilayah juga menjadi tujuan dari dikeluarkannya kebijakan FIT. (Bayu Utomo)

Referensi
1. Asian Development Bank. (2015). Summary of Indonesia’s Energy Sector Assessment. ADB Paper Indonesia, December 2015
2. Kementrian Energy dan Sumber Daya Mineral. (2015). Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2015. KESDM, Jakarta, Indonesia.
3. Kementrian Energy dan Sumber Daya Mineral. (2007). Undang-undang Energi No 30/2007.
4. International Energy Agency. National Energy Policy (Government Regulation No. 79/2014). Available online: http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/indonesia/name-140164-en.php [accessed on 5 December 2016]
5. Wicaksono, N.A., and Firmansyah, A.I. (2014). Efektifitas kebijakan Fit (Feed in Tariff) Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia
6. USDA Foreign Agricultural Services. (2016). Indonesia Biofuels Annual 2016. Jakarta, Indonesia.

Sumber: blog intra.lipi.go.id

Diposting oleh hard Pada 30-Desember-2016 15:41:28

Kembali Share via facebook
   
PUSAT PENELITIAN SISTEM MUTU DAN TEKNOLOGI PENGUJIAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (P2SMTP-LIPI)
Kawasan Puspiptek Gedung 417 Setu, Tangerang Selatan, Banten Indonesia
Telp : (+62-21) 7560 227, 75871137, 75871130, Fax : (+62-21)7560227, 75871137
email : smtp@mail.lipi.go.id, amteq@mail.lipi.go.id, bkj@ujimutu.com, sp_pustan@mail.lipi.go.id