Loading.....
PENELITIAN | PENGUJIAN | PELATIHAN | BIMBINGAN TEKNIS

Implementasi e-KTP dan Masalahnya

KTP merupakan tanda pengenal atau bukti diri seseorang, yang telah dewasa dan tinggal di suatu alamat. Sampai saat ini, KTP masih berbentuk selembar kartu tanda pengenal yang berisikan biodata pemilik kartu tersebut. Mulai Agustus 2011 ini, Kementerian Dalam Negeri akan mengubah KTP “kertas” tersebut menjadi KTP elektronik dalam bentuk kartu yang dilengkapi dengan IC chip untuk menyimpan data sidik jari si pemilik KTP (e-KTP). KTP elektronik diharapkan bisa mencegah penyelewengan data kependudukan.

Pemanfaatan lain dari e-KTP adalah untuk mencegah pemilih ganda dalam pemilu, pilkada, maupun pilpres; juga bisa untuk mencegah tenaga kerja ilegal, atau jual beli properti/tanah dengan KTP yang berlainan padahal satu subyek hukum yang sama, dan kejahatan-kejahatan lain sejenisnya.

Mengapa ada penduduk yang sengaja menduplikasikan KTP-nya? Banyak alasan untuk itu! Antara lain: menghindari pajak, membuat dokumen lain seperti paspor, mengamankan hasil korupsi, atau untuk menyembunyikan identitas yang sebenarnya, misalnya oleh para teroris atau anggota organisasi bawah tanah. Penduplikasian KTP pun seperti “difasilitasi” oleh mata rantai birokrasi, sejak RT, RW, kelurahan hingga ke kecamatan, dengan imbalan materi/uang. Bukan rahasia lagi, di negeri kita, KTP pun bisa dibeli dengan uang.

Benarkah tujuan e-KTP tersebut di atas akan bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh kemendagri? Dengan anggaran sekitar 6,3 trilyun rupiah, proyek e-KTP akan dimulai pada Agustus 2011 dengan menjangkau 197 kabupaten/kota dengan target 67 juta e-KTP. Kemudian dilanjutkan ke tahun 2012, dengan jangkauan 300 kabupaten/kota dengan target 105 juta e-KTP. Jadi total akan ada 172 juta e-KTP yang akan diterbitkan dalam waktu 2 tahun. Harga rata-rata sekitar Rp40.000,-/e-KTP.

Di luar dari konteks kehebatan tujuan e-KTP tersebut di atas, menurut penulis, masih tersisa beberapa permasalahan di lapangan yang harus diselesaikan dengan segera, agar proyek e-KTP secara efektif dan efisien terwujud seperti yang diharapkan.

Pertama, tak bisa dipungkiri bahwa Kemendagri bergerak cepat di tahun 2011 ini, karena amanah UU no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, mempersyaratkan bahwa 5 tahun setelah UU disahkan, maka sistem administrasi e-KTP harus sudah terwujud. Jadi, ketergesaan proyek e-KTP adalah alasan kejar tayang, agar tak menyalahi amanah UU. Kita semua tahu, segala sesuatu yang dikerjakan terburu-buru, apalagi di dekat waktu tenggat (deadline), hasilnya tidak optimal. Jadi, semangatnya bukan efisiensi dan efektivitas administrasi kependudukan dalam bentuk transformasi dari KTP biasa menjadi e-KTP, tetapi kemendagri tidak mau dikutuk oleh amanah UU 23/2006 tersebut. Rp6,3T untuk proyek 2 tahun juga bukan kue yang kecil, tetapi sangat menggiurkan untuk dibisniskan. Kita semua berharap dana sebesar itu betul-betul bisa merapikan administrasi kependudukan kita.

Kedua, dalam UU 23/2006 secara jelas disebutkan tentang Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan (Pasal 1(20)). Sanksi untuk petugas dan pejabat pun lumayan menakutkan, Rp10juta bila memperlambat urusan administrasi kependudukan (pasal 92(1)).

Di lapangan, urusan administrasi kependudukan dimulai dengan surat pengantar dari Ketua RT, kemudian dikuatkan oleh Ketua RW, baru ke kelurahan/desa. Kita tahu bahwa di UU 23/2006 RT dan RW tidak disinggung sedikit pun keberadaan mereka dalam administrasi kependudukan, apalagi sanksi-nya. Padahal titik rawan raw data kependudukan adalah di RT/RW. Petugas Registrasi di desa/kelurahan ketika hanya percaya pada informasi RT/RW saja, maka akan terjadi “garbage in, garbage out”, alias ketika raw data/input-nya penduduk yang meminta dibuatkan surat pengantar-nya adalah “sampah”, maka KTP yang akan keluar pun “sampah”. Jadi harus ada mekanisme sedemikian rupa sehingga prosedur, tanggung jawab dan wewenang, validasi data dari RT/RW sampai kelurahan dan kecamatan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, penulis berpendapat bahwa kita termasuk untrust society, masyarakat yang tidak percaya kepada pihak lain, termasuk dalam data kependudukan. Walaupun kelurahan dan kecamatan memiliki database kependudukan, dalam penyelenggaraan pemilu/pemilu kada KPU harus membuat DPS dan DPT, serta mengeluarkan kartu pemilih, yang berlainan dengan KTP. Sungguh mahal harga sebuah ketidakpercayaan kepada pihak lain, walaupun kedua-duanya adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah. Bila ada suatu harga yang harus dibayar, maka di sana ada peluang bisnis, termasuk dalam pemilu/pemilu kada. Ke depan, bila e-KTP telah terwujud, maka KPU tak perlu memproses DPS, DPT, apalagi kartu pemilih. Bila ada penduduk tak bisa ikut memilih, akan lebih jelas kepada siapa harus mengadu.

Keempat, masalah sosio-teknologi dalam sistem e-KTP. Teknologi pada dasarnya netral, tetapi manusia sebagai pengguna teknologi itulah yang akan menentukan manfaat atau madhorot sebuah teknologi, termasuk dalam proyek e-KTP ini. Hardware maupun software teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mewujudkan e-KTP sudah bukan masalah lagi. Menurut penulis, Indonesia termasuk yang terlambat dalam pemanfaat TIK untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dan patut dicatat, ketika keberadaan sebuah teknologi berpeluang menjadi penghalang bagi beberapa pihak, maka pihak-pihak tersebut akan berusaha untuk merusak teknologi. Dalam hal e-KTP, ketika dibuat transparan, lebih efisien dan efektif; tetapi bila ada pihak yang merasa terhalang seperti tidak bisa mendapatkan uang siluman berupa uang administrasi, uang rokok, amplop atau sejenisnya yang , maka patut diansipasi jangan sampai pihak tersebut bertindak destruktif, merusak infrastuktur yang dibuat. Jadi, faktor humanware patut diperhatikan lebih, dibandingkan hardware dan software-nya.

Bila masalah-masalah tersebut di atas dapat diatasi, maka implementasi e-KTP akan dapat mencapai target: sistem administrasi kependudukan yang lebih modern dan bisa diakses dari seluruh tanah air. Selamat datang, e-KTP!. (Agus Fanar Syukri)

Sumber: blog intra.lipi.go.id

Diposting oleh hard Pada 01-Agustus-2011 15:11:10

Kembali Share via facebook
   
PUSAT PENELITIAN SISTEM MUTU DAN TEKNOLOGI PENGUJIAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (P2SMTP-LIPI)
Kawasan Puspiptek Gedung 417 Setu, Tangerang Selatan, Banten Indonesia
Telp : (+62-21) 7560 227, 75871137, 75871130, Fax : (+62-21)7560227, 75871137
email : smtp@mail.lipi.go.id, amteq@mail.lipi.go.id, bkj@ujimutu.com, sp_pustan@mail.lipi.go.id