Loading.....
PENELITIAN | PENGUJIAN | PELATIHAN | BIMBINGAN TEKNIS

Menjadi Pejabat Fungsional yang Mandiri dan Tidak Cengeng

“Seorang pejabat fungsional harus mandiri dan tidak cengeng!”

 Demikian seorang senior Aparatur Sipil Negara (ASN) memompa semangat sesama ASN yang merupakan pejabat fungsional. Ya, seorang pejabat fungsional dituntut untuk berkegiatan secara mandiri, tidak melulu tergantung pada tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. Bila seorang pejabat fungsional hanya mengandalkan hasil pekerjaan dari tugas-tugas atasan bisa jadi angka kredit yang bisa diperoleh dari hasil pekerjaan tersebut tidak memenuhi kebutuhan angka kredit yang harus dikumpulkan. Atau angka kredit yang diperoleh hanya cukup bagi fungsional tersebut untuk sekedar ‘bertahan hidup’ pada level fungsionalnya saja, tidak bisa melakukan percepatan karir. Padahal jalur fungsional memungkinkan seseorang untuk melakukan percepatan karir melalui angka kredit yang dikumpulkan. 

Pejabat fungsional adalah ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah. Jabatan jungsional merujuk pada sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hal seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknik analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu. Sedangkan jabatan fungsional keterampilan menunjukkan tugas yang mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan penanganan berdasarkan sertifikasi yang ditentukan. 

Pejabat fungsional pada hakekatnya adalah seseorang yang mempunyai tanggungjawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas secara mandiri. Hal ini tidak berarti seorang pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya mutlak harus bekerja sendiri. Dia dapat dibantu oleh tenaga fungsional yang lain, namun tanggungjawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat pada pejabat fungsional tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemandirian merupakan salah satu kriteria penting bagi pejabat fungsional, bahkan sebagai mandat profesi. Tidak saja dalam aspek yang dijelaskan dalam perpres tersebut (pelaksanaan tugas), namun juga kemandirian secara personal, seperti dalam sikap dan etos kerja. 

Secara umum mandiri dapat diartikan sebagai keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Menurut Hartatik (2015), ciri-ciri pribadi yang mandiri adalah bila seseorang :

-          memiliki kemampuan untuk selalu berusaha berinisiatif dalam segala hal

-          memiliki kemampuan mengerjakan tugas yang dipertanggungjawabkan padanya

-          memperoleh kepuasan dari kegiatannya (yang dikerjakannya)

-          memiliki kemampuan mengatasi rintangan yang dihadapinya dalam mencapai kesuksesan

-          memiliki kemampuan untuk selalu bertindak jujur dan benar sesuai hak dan kewajibannya

-          memiliki keinginan untuk membantu orang lain atau melakukan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya

-          memiliki kemampuan berpikir secara kritis, kreatif dan inovatif terhadap sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi manfaat atau keuntungannya, maupun segi negative dan kerugian yang akan dialaminya

-          tidak merasa rendah diri jika harus berbeda pendapat dengan orang lain, berani mengemukakan pendapatnya walaupun berbeda, dan mampu menerima pendapat yang lebih benar.

Selain kemandirian, keahlian dan keterampilan merupakan nyawa bagi seorang pejabat fungsional. Sudah sepantasnya seorang pejabat fungsional terus menerus memupuk keahlian dan keterampilan yang dimiliki supaya tugas dan fungsi pelayanan fungsionalnya berjalan baik. Bagaimana caranya memupuk keahlian dan keterampilan? Banyak cara. Namun pada intinya tergantung sikap pribadi pejabat fungsional tersebut. Bila instansi tempat bekerja sudah memiliki sistem pembinaan dan pengembangan pegawai fungsional maka seorang pejabat fungsional hanya tinggal mengikuti jalur tersebut, tentunya dengan bersungguh-sungguh dan proaktif, tidak sekedar menjalani jalur yang sudah ditetapkan. Harus ada kehendak dari dalam diri untuk memperoleh manfaat dan hasil yang sebesarbesarnya melalui sistem yang sudah ditetapkan untuk peningkatan karir. Ini adalah jalur yang ‘enak’ dan mudah menuju keahlian dan keterampilan yang mumpuni. 

Namun bila instansi tempat bekerja belum memiliki sistem pembinaan dan pengembangan pegawai yang baik maka seorang pejabat fungsional harus benar-benar mengandalkan sikap pribadinya,  salah satunya dengan bersikap mandiri dan tidak cengeng itu tadi. Tidak setiap instansi memiliki sistem yang baik untuk pembinaan dan pengembangan untuk seluruh jabatan fungsional. Seringkali sebuah instansi lebih memprioritaskan sistem pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional yang menjadi binaannya saja. Hal ini patut dimaklumi sebab sebuah instansi yang menjadi pembina sebuah jabatan fungsional tentu diharapkan selangkah lebih maju dalam pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional tersebut. Sedangkan tidak seluruh pejabat fungsional di instansi tersebut memiliki jabatan fungsional yang berada dalam lingkup binaan instansi, bisa saja jabatan fungsionalnya berbeda. Misalnya seorang fungsional perencana bekerja di dalam instansi yang merupakan pembina untuk jabatan fungsional peneliti. Atau seorang fungsional arsiparis yang bekerja di instansi yang merupakan pembina untuk jabatan fungsional auditor. Dan seterusnya. 

Pejabat fungsional yang mandiri akan berusaha ‘menciptakan’ jalur kemajuan karirnya meskipun sistem dan fasilitas yang ada tidak sepenuhnya kondusif. Sebagai contoh, seorang pejabat fungsional memerlukan peningkatan kompetensi melalui diklat supaya dapat naik jenjang atau supaya kompetensinya terasah. Maka dia harus proaktif mencari informasi tentang diklat tersebut. Jangan menunggu diperintah atau menunggu informasi datang. Setelah informasi diperoleh maka harus menyampaikan kepada instansi tentang keperluan tersebut. Pejabat fungsional tersebut dituntut untuk dapat menjelaskan kebutuhannya dan urgensi dari usulan yang disampaikan. Mungkin tidak selalu diterima atau langsung dikabulkan. Nah, disini lah diperlukan sikap kedua: tidak cengeng. Jangan menyerah bila misalnya sikap instansi yang direpresentasikan oleh pejabat berwenang terlihat tidak welcome dengan usulan tersebut. Pejabat fungsional harus dapat mencari cara untuk meyakinkan instansi tentang manfaat dari pembinaan pegawai melalui diklat yang dibutuhkan sehingga pada akhirnya kebutuhan instansi dan pejabat fungsional dapat bersinergi. 

Mandiri dan tidak cengeng ini harus diterapkan dalam semua aspek, seperti memupuk kemampuan menulis. Jangan menunggu diperintah atau dipaksa. Jangan menunggu diajari atau diberi fasilitas untuk menulis. Menulis lah, mumpung ada kesempatan. Menulis lah, mumpung LIPI menyediakan blog, seperti saat ini. 

 

Rujukan :

Hartatik, S. 2015. Pengertian dan Ciri Kemandirian (Mandiri).www.academia.edu 

KBBI online. www.kbbi.web.id

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Penulis: Mai Damai Ria

sumber Gambar:

https://indrihapsariw.files.wordpress.com/2013/07/party.jpg

Diposting oleh hard Pada 21-September-2018 13:56:15

Kembali Share via facebook
   
PUSAT PENELITIAN SISTEM MUTU DAN TEKNOLOGI PENGUJIAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (P2SMTP-LIPI)
Kawasan Puspiptek Gedung 417 Setu, Tangerang Selatan, Banten Indonesia
Telp : (+62-21) 7560 227, 75871137, 75871130, Fax : (+62-21)7560227, 75871137
email : smtp@mail.lipi.go.id, amteq@mail.lipi.go.id, bpsmtp@mail.lipi.go.id, sp_pustan@mail.lipi.go.id